ZONA RIAU. COM - Kemuning - Lagi-lagi Manager SPBU Keritang dituding menjadikan agen minyak subsidi sebagai lahan bisnisnya, bagaimana tidak? setiap pembeli BBM bersubsidi diatas 15 liter maka hukumnya wajib mengambil DO didalam kantor SPBU Keritang dengan membayar 300 rupiah/liter.

Kemana araha dan kegunaan uang kutipan tersebut menjadi tanda tanya masyarakat luas, yang jelasnya ke kantong manager SPBU Keritang.

Menurut beberapa agen yang berhasil dikonfirmasi dilapangan menuturkan bahwa setiap membeli minyak subsidi di SPBU keritang lebih dari 15 liter maka wajib menggunakan DO.

"Iya bang, kami dikutip 300 rupiah per liter oleh petugas SPBU, misalnya saya beli 8 jeregen setiap gelengnya 35 liter maka 35 liter kali 8 jeregen hasilnya 280 liter dikali Rp.300 rupiah sama dengan Rp.84.000, tutur agen yang tak mau namanya dipublikasikan tersebut."

Menurut penuturan warga sekitar, setiap harinya ada berkisar 10 sampai 15 agen yang mengambil BBM bersubsidi di SPBU Keritang.

Jika hal itu benar, maka dapat dipastikan bahwa manager SPBU Keritang tersebut merupakan bagian dari mafia BBM bersubsidi.

Logikanya, jika satu agen saja dalam sehari mengambil BBM subsidi sebanyak 8 geleng (jeregen) 280 liter dikali 10 agen maka jumlah per harinya 2.800 liter setara dengan Rp. 840.000 perhari, jika dihitung dalam 30 hari maka SPBU keritang mendapat omset akibat kecurangannya sebesar
Rp. 25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu ) per bulan.

Sedangkan pengalokasian dana kutipan tersebut tak ada satu pihak pun yang tau selain komplotan para mafia tersebut, pantas saja ketika sofian yang disebut-sebut sebagai manager di SPBU Keritang tersebut memakai ilmu menghilang dari pantauan wartawan.

Demi mendapat informasi yang akurat terkait permasalahan ini, awak media mencoba meminta klarifikasi kepada para petugas SPBU keritang, namu semua bisu seolah tuli malah awak media diarahkan untuk menjumpai sofian selaku manager SPBU keritang.

Selain datang kerumah sang manager, awak media mencoba menghubungi via telpon dan sms namun hasilnya tak ada jawaban.

Seperti apa langkah pemerintah atau pihak terkait menyikapi masalah ini? Nantikan episode selanjutnya. (Alfin/Efi)