ZONA RIAU. COM - Pekanbaru - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau khawatir dengan masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada 2016 ini yang dikarenakan  kurangnya progres dari Satuan Kerja (Satker) tersebut.
 
Pada Rabu, Komisi A DPRD Riau bertempat diruangannya mengadakan hearing dengan enam instansi yang menjadi mitra kerjanya.
 
"Pada dasarnya kami tidak terlalu khawatir dengan mitra kerja Komisi A karena masih digaris progres. Yang kita khawatirkan itu dari 12 SKPD yang berada pada pengawasan secara keseluruhan masih di bawah 20 persen," ungkap Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi, di Pekanbaru.

Enam instansi yang diundang hearing oleh Komisi A tersebut diantaranya, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Inspektorat, Biro Administrasi Pemerintahan, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau.

"Pada posisi 10 Juni serapan dari kelima SKPD tersebut adalah, Bappeda masih 35,53 persen, Satpol PP 29,59 persen, Inspektorat 28,94 persen, Diskominfo 13,83 persen, sementara biro administrasi pemerintahan kami belum dapat data karena dia masuk ke sekretariat daerah," jelasnya usai hearing.
 
Lebih lanjut, yang paling dikhawatirkan 62 Satker secara keseluruhan masih dibawah 20 persen. Seperti Dinas Pendidikan yang secara Undang-Undang Dasar 1945 harus 20 persen, Dinas Kesehatan 10 persen, dan yang lainnya.

Dikatakan politisi PAN ini, Satker tersebut saat ditanyakan kendalanya ada yang sedang proses tender, pengumuman kegiatan baru sampai pada progres uang muka, dan lain sebagainya.(Nin)