GUBRI DALAM PERTEMUAN DENGAN PIMPINAN KPK
Pimpinan KPK : 80% Pihak Swasta Telibat Korupsi
Selasa, 18/10/2016 - 16:40:14 WIB
|
Gubri Arsyadjuliandi Rachman, Asisten III Setdaprov Riau Kasiaruddin dan Ketua DPH LAM Riau Al azhar berfoto bersama Ketua KPK Agus Raharjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat pengajuan Riau di HAKI di Geduang KP |
TERKAIT:
ZONA RIAU. COM - Jakarta - Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman bersama jajaran dan perwakilan tokoh masyarakat Riau menggelar pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung KPK untuk pembahasan Riau sebagai tuan rumah Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) Senen 17/10/2016.
Gubri melalui Kepala Biro Humas Setdaprov Riau Darusman menyebutkan, pertemuan itu dalam rangka pelaksanaan Rembuk Integritas Nasional kedua yang sebelumnya digelar di Semarang tahun lalu.
"Tahun 2016 Riau ditetapkan sebagai tuan rumah, dengan itu pemerintah Provinsi Riau dan tokoh masyarakat mengadakan rapat untuk mensukseskan persiapan dimatangkan sebagai langkah kelancaran dan sukses acara," katanya Darusman.
Gubri didampingi Asisten III Setdaprov Riau Kasiaruddin, Inspektorat Riau dan Ketua DPH LAM Riau Al azhar. Rapat dilakukan sebagai lanjutan pascatim KPK RI meninjau lokasi acara peringatan HAKI 2016 di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru pada 9 Desember mendatang.
"Kegiatan tersebut merupakan komitmen Pemprov Riau dalam mencegah aksi-aksi KKN di internal pemerintahan dan masyarakat," jelasnya.
Semnetara Direktorat Pelayanan Masyarakat Deputi Pencegahan KPK RI Anto Ikayadi menyebutkan, " Dari seluruh Provinsi di Indonesia Riaulah yang pertama mengajukan untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan HAKI, kita apresiasi atas keinginan Pak Gubernur," terang Anto Ikayadi.
Anto Ikayadi menyampaikan, dalam Rembuk Integritas Nasional dan HAKI mendatang diharapkan ada komitmen Pemerintah dan masyarakat dalam
mencegah korupsi.
Dalam pertemuan tersebut juga membahas peluncuran program Profit yang digagas oleh lembaga antirasuah itu. Melalui Program Profit KPK mengajak pihak swasta bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi nilai integritas.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat launching Profit mengatakan, sudah saatnya pihak swasta harus bekerja secara profesinal dan berintegritas.
"Selama ini, 80 persen korupsi di daerah melibatkan pihak swasta dan peluang korupsi itu paling banyak dalam bidang pengadaan barang dan jasa," terang Alexander.
enyinggung soal Praktik bisnis yang melanggar hukum dalam pengelolaan hutan," Untuk mendapat Izin dalam hutan lindung, ada juga pihak Swasta yang memaksa mendapatkannya. Keluarnya Izin di Lahan Hutan lindung merupakan perbuatan melawan hukum, dan hal ini tidak terlepas dari tindakan tidak terpuji yatu 'Suap'," Ungkapnya Alex.
Alexander Marwata mengajak semua pihak untuk menggalang gerakan untuk mencegah dan memberantas Korupsi. (TIM)