JAKARTA - Pilkada serentak tahun 2017 telah terselenggara secara langsung, demokratis, aman, selamat, dan sukses. Penyelenggaraan tahun 2017 ini melanjutkan kesuksesan dan semakin melengkapi keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 selama di era Pemerintahan Jokowi-JK.
Kedua agenda politik konstitusional ini merupakan modal politik dan menjadi potensi positif untuk menyelenggarakan dan menyukseskanPilkada serentak tahun 2018 yang selanjutnya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019.
Keberhasilan Pilkada serentak tahun 2017 memang masih meninggalkan sejumlah catatan peristiwa kejadian berkaitan dengan tahapan-tahapan Pilkada terutama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang belum maksimal mengakomodasidan memfasilitasi hak konstitusional sebagian rakyat untuk menggunakan hak pilihnya secara demokratis dan administratif.
Masih banyak rakyat yang berkemauan menggunakan hak pilih tetapi tidak dilindungi, tidak dilayani, dan tidak difasilitasi oleh KPU dan Bawaslu setempat. Kekurangan ini tentu harus segera dan secepatnya dievalusi dan diperbaiki untuk persiapan dan pemantapan penyelenggaraan Pemilu apapun di masa depan.
Sekaligus juga agar prestasi keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 dan 2017 senantiasa terjaga rapi dan terawat sukses.
Dengan demikian konsolidasi politik pemerintahan dalam hal konsolidasi kepartaian, keamanan, kebangsaan, dan kenegaraan semakin terbangun bagus untuk mempercepat pelayanan rakyat melalui pembangunan nasional.
Pilkada DKI Jakarta sebagai salah satuyang masuk dalam kalender Pilkada serentak tahun 2017, sudah menoreh sejumlah catatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pilkada DKI Jakarta telah berlangsung sedemikian demokratis, aman, dan selamat di tengah-tengah ancaman dan kekerasan intoleran yang mengemuka.
Pilkada terselenggara baik, dinamis, dan sukses ketika pengujaran kebencian dan penyebaran ketakutan beraroma SARA dan rasis justru semakin berseliweran. Pilkada DKI Jakarta dengan tahapan-tahapannya menjadi bermakna karena rakyat DKI Jakarta sungguh-sungguh demokratis, bebas, kritis, dan berani.
Meskipun masih saja ada yang menggunakan dan memainkan issue SARA, rasis, dan issue tak cerdas lainnya namun rakyat tetap memilih figur berdasarkan hati nurani dan pikiran cerdas. Rakyat menggunakan hati nurani dan pikiran cerdas untuk mengukur program dan hasil kerja yang baik, benar, rasional, logis, sesuai, efektif, terbukti, dan teruji dari masing-masing pasangan calon sebagai bahan masukan obyektif jernih bagi rakyat dalam rangka menilai dan menentukanpilihannya.
Rakyat menilai dan memilihtanpa membeda-bedakan latarbelakang suku, daerah, agama, kepercayaan, profesi, golongan, asal usul pasangan calon. Meskipun masih terdapat yang menggunakan issue primordial, sektarian, dan issue tak bermutu lainnya namun rakyat semakin tak terpengaruh dengan issueini. Rakyat sudah semakin pintar, cerdas, matang, dan maju progresif dalam memilih pasangan calon berdasarkan rekam jejak, prestasi kepemimpinan, dan kinerja baik.
Rakyat tidak memilih dan bukan memilih pasangan calon yang hanya berpenampilan citra ; yang berwacana semata ; yang bertutur kata bicara seolah-olah mampu menguasai dan menyelesaikan masalah, yang ditandai hanya dengan bergaya sopan santun, bertutur lembut, dan berhafalan ria.Rakyat DKI Jakarta dalam Pilkada ataumelalui Pilkada 15 Februari 2017 sudah membuktikan dan memastikan bahwa DKI Jakarta adalah milik kita bersama dan semua sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia yang setia dan taat menjalankan ideologi Pancasila.
Rakyat telah membuktikan dan mewujudkan bahwa DKI Jakarta bukan hanya milik segolongan dan sekelompok tertentu yang intoleran, pragmatis, dan yang hanya selalu bisanya mengatasnamakan.
Sungguh-sungguh rakyat sudah membuktikan dan meyakinkan bahwa DKI Jakarta adalahbagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang hadir dan tumbuh maju atas perjuangan bersama masyarakat dan bangsa Indonesia yang sama-sama berjasa dan berjuang merebut dan memaknai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Raya.
Rakyat telah membuktikan dan menegaskan bahwa DKI Jakarta adalah wilayah yang boleh dan bisa dipimpin oleh figur pemimpin dan pelayan rakyat tanpa membeda-bedakan dan mendiskriminasi asal usul dan latar belakang pasangan calon. Rakyat sudah membuktikan danmenegakkan bahwa DKI Jakarta tunduk dan patuh pada Konstitusi UUD1945 yang membebaskan warganya untuk berhak dipilih dan memilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Rakyat telah membuktikan dan mengukuhkan bahwa DKI Jakarta adalah bukan wilayah tertutup dan terbatas yang hanya boleh dipimpin oleh segolongan dan sekelompok tertentu saja. DKI Jakarta boleh dan sangat bisa dipimpin oleh figur teladan panutan berdasarkan hak-hak konstitusional sebagaimana diamanatkan Konstitusi UUD 1945.
Rakyat sudah membuktikan dan menunjukkan bahwa DKI Jakarta adalah wilayah yang rakyatnya terdiri dari berbagai suku, daerah, agama, kepercayaan, golongan, profesi, asal usul. Walaupun ada segelintir sedikit saja yang tak mengakui keragaman dan keanekaan namun rakyat amat menghormati kepelbagaian dan kemajemukan dalam semboyan dan etos Bhinneka Tunggal Ika.
DKI Jakarta tidak dibentuk, tidak didirikan, dan tidak berdiri hanya untuk diperuntukkan bagi sebarisan dan sekotak saja. Rakyat telah menyatakandan memastikan bahwa DKI Jakarta terdiri dari berbagai "kotak-kotak hidup dan manusiawi" namun kotak-kotak ini senantiasa hidup bersatu, bersahabat, dan bersaudara dalam wadah kesatuan, keutuhan, dan kebersamaan dalam sebuah "baju persatuan dan persamaan" yang melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat dari berbagai suku, daerah, agama, kepercayaan, golongan, profesi, asal usul, dan lain-lain.
Rakyat DKI Jakarta telah menggelorakan dan memancarkan sikap etik moral, pendirian politik lurus,nilai kebajikan hidup melalui penggunaan hak konstitusional dan pilihan politiknya dalam Pilkada DKI Jakarta.
Rakyat sungguh-sungguh membuktikan dan menunjukkan sejumlah pembelajaran budaya dan pendidikan politik bahwa politik SARA dan politik rasis tidak laku ! ; politik aliran dan identitas tidak mempan ! ; politik primordial dan sektarian tidak efektif !.
Rakyat justru semakin cenderung mempromosikan dan mendukung kemenangan pasangan calon berdasarkan ide, gagasan, semangat kemanusiaan, kerakyatan, dan kemajemukan ; berdasarkan kepemimpinan yang Pancasilais dan Bhinneka Tunggal Ika ; berdasarkan kualitas pengalaman dan kematangan yang berprestasi baik ; berdasarkan kualitas program dan hasil kerja yang baik pasangan calon.
Kemudian sebaliknya, rakyat semakin cenderung tidak mempromosikan dan tidak mendukung pasangan calon yang hanya bermodalkan kepemimpinan coba-coba tanpa rekam jejak prestasi dan tanpa sedikitpun pengalaman dan kematangan ; yang hanya bermodalkan latarbelakang kepemimpinan jabatan formal ; yang hanya bermodalkan sederetan wacanadan sekumpulan kata puitis dan hafalan belaka ; yang hanya bermodalkan issue-issue kelompok, primordial, dan sektarian.
Rakyat sudah menunjukkan pesan kuat dan jelas secara gagah, teguh, konsisten, dan terbuka melalui Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yaitu : bahwa rakyat lebih butuh kepemimpinan berdasarkan karena "program dan kerja yang baik, teruji, dan terbukti" yang bersemangat dan beretos Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sebaliknya rakyat juga sudah menunjukkan pesan kuat dan jelas secara gagah, teguh, konsisten, dan terbuka melalui Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yaitu : bahwa rakyat sama sekali tidak butuh figur kepemimpinan yang hanya berdasarkan karena"bicara dan kata puitis dan hafalan".
Pesan pembelajaran budaya dan pendidikan sosial ini dari rakyat tentu dialamatkan rakyat kepada segelintir kecil pihak yang selama ini menggandrungi dan selalu menyukai menggunakan dan memainkan segala issue yang bertentangan dengan NKRI,Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pesan rakyat adalah agar segelintir ini harus segera dan secepatnya kembali ke jalan yang benar, yaitu : "Ke Jalan Indonesia Raya - Garuda Pancasila - Merah Putih". Dengan demikian segelintir sedikit dansebarisan tipis kelompok kecil yang selama ini dan sebelum ini memainkanissue SARA, rasis, primordial, dan sektarian, semoga tidak mengulangi dan tidak menerusi lagi issue dan pola yang sama.
Bagi sebagian besar dan rata-rata rakyat pada umumnya yang selama ini dan sebelum ini memperjuangkan issue kemanusian, kerakyatan, kebangsaan, keadaban, kemajemukan semoga meneruskan dan membangkitkan terus menerus semangat dan etos perjuangan ideologis untuk semakin memastikan bahwa DKI Jakarta senantiasa di atmosfir Indonesia Raya - Merah Putih - Garuda Pancasila.
Rakyat harus senantiasa memiliki kesadaran ideologis politis dan kepekaan sosial budaya sehingga terus berjuang sepenuhnya agar kepemimpinan DKI Jakarta berada di tangan pemimpin dan pelayan yang sungguh-sungguh berdedikasi maksimal dan berpengalaman matang bekerja demi rakyat dan untuk rakyat. Bersedia memimpin daerahnya dan melayani rakyatnya karena panggilan tanggungjawab, bukan karena haus kekuasaan dan tidak karena ambisi yang keterlaluan.
Proses dan hasil Pilkada DKI Jakarta putaran pertama menorehkan pesan kuat, jelas, dan tegas dari rakyat sebagaimana tercatat dalam uraian pemikiran dan kenyataan tadi, tentu berpengaruh kuat ke putaran kedua.
Pilkada DKI Jakarta putaran kedua cenderung semakin meneguhkan dan menguatkan kehendak umum dan kemauan politik rakyat agar DKI Jakarta dipimpin dan dilayani oleh figur kuat, berpengalaman, teruji terbukti, dan pluralis.
Ketika menjelangdan saat putaran pertama saja sudah terbangun berbagai komunikasi politik berwarna primordial dan sektarian ; sejumlah konsolidasi politik beraroma SARA dan rasis ; tak terhitung lagi sebaran aroma intoleran dan radikalisasi hadir bahkan dipertontonkan.
Sudah tak terhingga lagi cara-cara kasar dan frontal ; telah amat banyak dan bervariasi pola kampanye hitam beserta informasi manipulatif dan eksploitatif yang berseliweran menyertai proses politik Pilkada. Namun, berbagai hal ini sama sekali tidak mempan, tidak efektif, tidak berpengaruh, dan tidak berhasil.
Justru figur Ahok-Djarot mendapat dukungan rakyat sehingga memperoleh kemenangan signifikan dan keunggulan serius. Ahok-Djarot tentu berhasil meraih angka kemenangan terbanyak dan tertinggi jika Ahok bukan dalam keadaan menyandang status hukum, dan tidak sedang menjalani proses hukum.
Bahkan Ahok-Djarot bisa jadi meraih dan melampauhi angka minimal suara sah untuk dinyatakan menang dan terpilih. Apabila merujuk pada ketentuan UU Pilkada maka sesungguhnya Ahok-Djarot sudah terpilih karena memenangi Pilkada dengan perolehan suara sah secara berarti, jauh mengungguli mitra lainnya.
Pilkada DKI Jakarta mengikuti ketentuan UU Pemerintahan DKI Jakarta yang menentukan Pasangan Calon dinyatakan menang dan terpilih jika sudah memperoleh suara minimal 50 persen plus 1 dari jumlah keseluruhan suara sah.
Dengan demikian, masih harus digelar putaran kedua untuk menghasilkan pemenang akhir dan definitif.
Karakteristik politik dan tipologi sosial serta situasi kondisirasional ini tentu semakin mengarahkan dan menunjukkan bahwa kemenangan dan keterpilihan Ahok-Djarot sangat terbuka lebar di putaran kedua.
Pilkada dan juga Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden seharusnya jangan diletakkan dan dipetakan secara sederhana, terbatas, dan sempit dalamurusan kelompok mayoritas dan minoritas ; dalam urusan persoalan keagamaan dan keyakinan ; dalam urusan perihal remeh temeh.
Apabila Pilkada masih bertautan dan mengandung perkara urusan ini maka mengakibatkan Pilkada masih terhiasi juga dengan issue-issue yang bertentangan dan melawan nilai kemanusiaan dan keadaban, persatuandan persamaan, kerakyatan dan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran.
Proses Pilkada DKI Jakarta diwarnai dengan konsolidasi dan komunikasi yang didominasi muatan-muatan primordial sektarian yang sarat dengan manipulasi dan eksploitasi SARA. Hal ini tidak sekedar bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 tetapijuga berlawanan dengan tujuan luhur dan mulia Pilkada yaitu : membangun dan memajukan daerah serta menyejahterakan dan memakmurkan rakyat melalui kualitas dan integritas kepemimpinan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.
Demokrasi Pancasila sebagai atmosfir dan ruang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada hakekatnya menjadi sebuah perspektif terbaik dan terpilih dalam kerangka Pilkada. Perspektif pemikiran dan konstruksi substansi Demokrasi Pancasila, berintikan pada strategi kebudayaan dan solusi politik berkeadaban untuk membangun sekaligus menumbuhkan peradaban.
Dengan demikian, hal ini yang berbasis pada kemanusiaan, kesatuan, kebersamaan, dan keadilan semakin memaknai Demokrasi Pancasila dalam masyarakat dan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945.
Termasuk juga dalam rangka Pilkada DKI Jakarta.Hakekat dan tema inti Pembukaan Konstitusi UUD 1945 pada dasarnya mengandung dan memancarkan tema kemanusiaan dan keadaban, persatuandan solidaritas, musyawarah dan demokrasi, keadilan dan kemakmuran. Hakekat Sila-Sila Pancasila yang terkandung dan termaktub dalam Pembukaan Konstitusi menjadi bermakna ketika difahami, ditumbuhkan, dan diwujudnyatakan secara utuh terintegrasi yang saling mengisi dan menguati.
Sehingga dalam konteks Pilkada, maka konstruksi dan substansi Pembukaan UUD 1945 sama sekali tidak membuka peluang, tidak menyediakan ruang, dantidak merekomendasikan segala hal pikiran, sikap, dan tindakan primordial, sektarian, ekstrim, intoleran, fundamentalis. Terminologi Demokrasi Pancasila dan konstruksi maupun substansi Demokrasi Pancasila memastikan mutlak untuk tidak membuka peluang, tidak menyediakan ruang, dan tidak merekomendasikan segala hal pikiran, sikap, dan tindakan primordial, sektarian, ekstrim, intoleran, fundamentalis.
Demokrasi Pancasila justru memiliki, mengapresiasi, mengisiniasi, dan menyemangati gerakan, agenda, dan aksi kemanusiaan, toleransi, dialog, dan harmoni. Demokrasi Pancasila sungguh-sungguh mengakui dan melindungi kepelbagaian dan kebhinnekaan serta menjadi instrumenaktif dan efektif yang mempertemukandan mempersatukan kepelbagaian dankeragaman masyarakat dalam jiwa ruhGotongroyong Indonesia Raya.
Masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya rakyat DKI Jakarta, dengan kesadaran penuh dan tanggungjawab sungguh-sungguh, selalu berkemauan kuat dan bertekad bulat untuk mentrasformasi dan membumikan Demokrasi Pancasila sebagai Gerakan Hidup dan Bermakna dalam Pilkada.
Demokrasi Pancasila semakin bertumbuh dan bermakna melalui agenda dan proses kulturisasi, sistemisasi, dan aktualisasi. Pertumbuhan dan pemaknaan Demokrasi Pancasila harus juga mengalami proses dan agenda formalisasi.
Sistem Demokrasi Pancasila pada dasarnya senantiasa merupakan dan menjadi dasar kokoh, relevan, dan kontekstual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia, dengan Konstitusi UUD 1945, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. ***
