Home
 
 
 
 
Wawako Dumai: Pusat, Pembohong Dan Maling

Jumat, 26/05/2017 - 10:57:35 WIB

Pekanbaru- Wakil walikota Dumai Eko Suharjo bersama sejumlah pimpinan daerah mengikuti kegiatan pembekalan kepemimpinan daerah bagiBupati dan Walikota dilaksanakan Badan Pengembangan sumber Daya Manusia (BPSDM) Gedung F lantai 4 Kemendagri Kalibata, 22-24 Mei 2017.

Kegiatan pembekalan kepemimpinan yang menghadiri Mendagri Cahyo Kumolo ini membahas masalah percepatan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama pemerintah, namun bukan berarti bidang pembangunan lain tidak digarap dengan serius. Semua digesa dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok hingga ke kota, sampai ke perbatasan. 

"Pembangunan tak semata terkait dengan anggaran, salahsatu yang paling penting untuk mendukung roda pembangunan bisa dipacu maksimal dan stabilitas daerah yang terjaga. Membangun butuh situasi yang damai, aman dan terkendali, bukan keriuhan atau kegaduhan" Ucap Mendagri Tjahyo Kumolo SH.

Pada proses audiensi Wakil Walikota Dumai sempat mengkritik kepada narasumber dirjen kementrian ESDM, kementrian keuangan, dan BPSDM , badan pemberdayaan sumber daya manusia.

"Jika kami ditanya mengenai kendala didaerah  tentunya sangat banyak namun siapkah pemerintah pusat mendengarkan beberapa kebijakan pusat terhadap daerah khususnya dumai yang dinilai tidak memihak danmerugikan Kota Dumai," tanya Eko.

Eko Suharjo juga mengkritik kebijakan pusat yang dinilai sangat merugikan daerah dalam mengambil suatu kebijakan yang dituangkan dalam undang undang dan berharap pemerintah pusat merevisi beberapa undang undang yang menghambat perkembangan daerah dan berdampak langsung kepada masyarakat Dumai khusunya.

Menjamurnya perusahan besar di Dumai tumbuhdan berkembang seakan akan Dumai adalah daerah yang kaya, namun disebalik dampak lingkungan sangat dirasakan kota Dumai berupa pencemaran lingkungan yang diakibatkan perusahaan tersebut. Tidak ada pemasukkan berupa kas daerah untuk pembangunan dengan berdirinya perusahaan perusahaan itu.

"Pemerintah pusat pembohong dan Maling," ujar Eko Suharno kesal usai mengikuti kegiatan pembekalan kepemimpinan daerah bagi Bupati dan Walikota yang berakhir Rabu (24/5/2016) di Jakarta.

Dikatakan dirinya sangat memprotes keras kebijakan dana bagi hasil (DBH) Kota Dumai kepada Pemerintah pusat. Bayangkan saja Kota Dumai memiliki pelabuhan internasional dengan kegiatan ekspor CPO terbesar di Indonesia dengan menyumbang 40 persen APBN namun DBH nya tidak adil, perlu ada revisi formulasi DBH ditambah persentase bagi hasilnya.

"Selama ini Kota Dumai hanya mendapat limbah dan polusi berupa merkuri, timbal dan kalium akibat dari kegiatan sejumlah perusahaan berskala internasional di Kota Dumai ini," kesal Eko.

Tidak hanya itu lingkungan hidup juga mengalami kerusakan serta anak autisme mangkin banyak lalu penderita ispa dan penyakit dal bertambah selain rusaknya infrastruktur jalan, pungkas Eko. (Al)

Sumber: Xnewss.com
Home