Home
 
 
 
 
Oknum Pjs. Kades dan Sekdes di Kemuning Dinilai Pecundangi Program Pemerintah

Sabtu, 01/07/2017 - 11:28:30 WIB
INHIL- Program DMIJ merupakan salah satu program unggulan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dibawah kekuasaan H.M Wardan. Pembangunan fisik pun disetiap sudut Desa sudah sangat terlihat perkembangannya.

Lantas bagaimana proses pembanungannya di setiap desa, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten Indragiri hilir dan juga apakah sudah sesuai dengan tuntutan masyarakat Inhil, baik dari segi kualitas maupun dari segi tata kelola dana yang dikuncurkan?

Dalam proses tata kelola dana yang mencapai 1 Miliyar tersebut banyak terdapat dugaan terjadinya indikasi penyelewengan.

Oknum kepala desa dan perangkat desa sepertinya memanfaatkan dana yang mencapai Miliyaran rupiah tersebut untuk mengais keuntungan pribadi.

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dan pemerintah pusat guna mewujudkan pembangunan fisik yang merata dan transparan disetiap desa.

Contohnya di Desa Keritang Hulu dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Kemuning. Masyarakat mengeluh dengan kualitas beberapa paket pembangunan fisik tahun 2016 yang dinilai tidak berkualitas. Pasalnya, beberapa paket pembangunan dan simenisasi jalan yang dikerjakan sudah mengalami kerusakan.

Baca Juga: http://zonariau.com/read-11505---warga-keritang-pertanyakan-keterbukaan-aparat-desa-tentang-program-dana-dmij-.html


Sadisnya, adanya indikasi dari salah seorang perangkat desa yang melakukan pemotongan anggaran terhadap Pokja mulai dari 5 % hingga 20 % setiap paketnya.

Selain itu, masyarakat desa Keritang Hulu menuding Sekertaris desa menyelewengkan pembangunan fisik salah satu paket simenisasi jalan anggaran tahun 2016. Dimana simenisasi jalan yang dimaksud bukan untuk kepentingan masyarakat umum melainkan kepentingan pribadi oknum sekdes keritang hulu. 

Hal itu terbukti dari hasil investigasi Tim Zonariau.com yang turun langsung kelapangan, tim melihat bahwa hanya ada satu rumah dilokasi simenisasi jalan yang dimaksud, yakni rumah pribadi sekdes keritang hulu, Sarman.
Padahal warga mengatakan bahwa masih banyak lokasi-lokasi atau titik pembangunan fisik yang seharusnya dialokasikan karna sangat dibutuhkan masyarakat desa keritang hulu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kami sangat kecewa, pembangunan jalan simensisasi itu jelas kepentingan pribadi sekdes, siapa yang lewat disitu? Hanya ada rumah dia sendiri kok" pungkas sumber yang tak ingin namanya disebut.

Lanjut sumber menjelaskan, sebenarnya masih banyak lokasi yang diprioritaskan untuk dibangun, yang dimana padat penduduknya. Namun sama sekali tidak dialokasikan pembangunan fisik disana, akhirnya warga gotong royong dan melakukan perbaikan di jalan tersebut dengan swadaya masyarakat, imbuh sumber dengan kecewa.

Berdasarkan hasil investigasi zonariau.com menemukan beberapa lokasi yang sepatutnya dilaksanakan pembangunan fisik di desa keritang hulu. Salah satunya di dusun cinta makmur, dusun tenda biru dan tunas baru. Namun kenyataannya ketiga dusun tersebut sejak tahun 1999 hingga 2017 ini hanya mendapat beberapa pembangunan fisik yang bisa diperhitungkan di jari.

Maka sangat jelas dalam hal ini bahwa program pemerintah pusat dan program unggulan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir yang seyogianya menggejot pembangunan disetiap desa, ternyata dipecundangi oleh Oknum pengambil kebijakan dan pengelola anggaran ditingkat aparatur desa.

Selain itu, warga menjelaskan bahwa adanya keterlibatan Oknum bendahara desa keritang Hulu dalam mengerjakan beberapa paket pembangunan sehingga kuat dugaa masyarakat terjadinya penyelewengan dalam penggunaan anggaran.

Hal ini sangat menarik untuk ditelusuri agar menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terwujudnya pembangunan yang merata dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hingga berita ini ditrunkan, belum ada konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Namun akan ditindaklanjuti dalam pemberitaan selanjutnya.

(Alvin Hulu)
Home