PEKANBARU - Komisi II DPRD Riau beserta koordinatornya gelar pertemuan dengan manajamen PT Pertamina. Berbagai keluhan dari masyarakat Riau ke Komisi II dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Banyak keluhan yang disampaikan, seperti kurangnya isi gas dalam tabung Elpiji 3 kilogram serta tingginya harga yang melebihi harga eceran tertinggi, Rp35 sampai Rp50 ribu," kata Kordias Pasaribu, Koordinator Komisi II dalam pertemuan, Senin (24/07/17).

Selain itu, adanya pihak SPBE yang mempunyai agen sendiri juga menjadi persoalan yang disampaikan dalam pertemuan. SPBE lebih mengutamakan atau mendahulukan antriannya ketimbang agen yang lain. Hal ini seakan mendiskriminasikan agen yang lain.

"Pantauan kami, pengurangan gas Elpiji dalam tabung 3 kilogram dikarenakan adanya kesengajaan oleh oknum SPBE yang memiliki agen, yang langsung mengatur harga ke pengecer, untuk mencari keuntungan sendiri. Lalu menimbun gas bersubsidi tersebut sehingga menjadikan barang tersebut langka," jelasnya.

Akibatnya, harga gas Elpiji 3 kilogram menjadi mahal. Ini menurutnya jelas sangat merugikan masyarakat dan perlu tindakan dalam mengatasinya. Apabila ada oknum SPBE yang sekaligus punya agen dengan sengaja mengurangi isi gas dalam tabung Elpiji 3 kilogram bahkan sampai menimbunnya, maka perlu diberikan tindakan yang tegas.

"Harus ada SPBE penyanggah yang dikelola oleh Pertamina sendiri yang dapat melakukan distribusi tanpa ada diskriminasi kepada para agen," ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

Menanggapi hal ini, Erry Widiastono, General Menager (GM) Region I Sumbagut PT Pertamina mengatakan, pihaknya akan membentuk tim monitoring untuk pengawasan pendistribusian gas Elpiji 3 kilogram sehingga lebih tepat sasaran ke masyarakat.

"Kami pun akan menindak tegas bagi SPBE atau agen dan pangakalan yang bermain. Selain itu, ke depannya juga akan mempertimbangkan jumlah SPBE, berdasarkan jumlah penduduk," ujarnya

(adv/alvin)