Home
 
 
 
 
Tak Hentikan Program Nuklir, Korea Utara Akan Dapat Sanksi Pemutusan Hubungan Ekonomi

Jumat, 08/09/2017 - 13:58:06 WIB

Presiden AS Donald Trump.
TERKAIT:
   
 
WANGSHINGTON DC - Hubungan Amerika Serikat (AS) dengan Korea Utara (Korut) belakangan yang semakin memanas, Presiden Donald Trump menyatakan belum mengambil langkah militer menghadapi Kurut.

Donald Trump mengatakan, jika AS mengambil langkah militer maka hari yang sangat menyedihkan untuk negara rezim komunis itu.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (8/9/2017), Trump sekali lagi enggan mengesampingkan opsi militer untuk Korut. Namun Trump menyebut Korut 'berperilaku sangat buruk dan perlu dihentikan'.

"Aksi militer tentu akan tetap menjadi opsi. Apakah itu tak bisa dihindari? Tidak ada hal yang tak bisa dihindari," tegas Trump dalam konferensi pers.

"Saya lebih memilih untuk tidak mengambil jalur militer. Tapi jika kami menggunakannya pada Korea Utara, itu akan menjadi hari yang sangat menyedihkan bagi Korea Utara," imbuhnya.

Meskipun Trump bersikeras saat ini bukan waktunya untuk berdialog dengan Korut, pejabat senior pemerintahannya menegaskan bahwa pintu solusi diplomatik tetap terbuka. Terlebih, AS memperkirakan serangan pendahuluan ke Korut akan memicu aksi balasan yang hebat dari rezim komunis itu.

AS juga menginginkan Dewan Keamanan PBB memberlakukan embargo minyak terhadap Korut, melarang eksport tekstil dan mempekerjakan buruh Korut di luar negeri, dan memberlakukan pembekuan aset serta larangan perjalanan untuk pemimpin Korut Kim Jong-Un.

Sementara itu, China yang merupakan satu-satunya sekutu Korut menyatakan sepakat agar PBB mengambil aksi lebih tegas untuk Korut.

Menteri Luar Negeri Wang Yi China masih mendorong digelarnya dialog untuk menyelesaikan krisis Korut agar Semenanjung Korea, China memngambil kesepakatan agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah dan respons yang diperlukan.

Sementara tujuan komunitas internasional terhadap DPRK (Korut) untuk mencapai kesepakatan membatasi program rudal dan nuklir yang menjadi ancaman bagi dunia.

Tak hanya itu, Amerika Serikat mengusulkan pembekuan aset pribadi Kim Jong-un dan larangan pasokan minyak serta serangkaian sanksi baru lain terhadap Korea Utara.

Rancangan resolusi ini sudah diedarkan di antara anggota Dewan Keamanan PBB menyusul uji coba keenam nuklir Korea Utara dan peluncuran rudal yang terus berulang.

China dan Rusia diperkirakan akan menentang sanksi-sanksi lanjutan tersebut

Pyongyang juga mengklaim telah mengembangkan bom hidrogen dan terus mengancam untuk menyerang AS.

PBB sudah menjatuhkan sanksi yang sangat ketat kepada Korea Utara untuk memaksa negara itu menghentikan program senjata nuklir mereka.

Pada bulan Agustus, sanksi baru meliputi larangan ekspor batubara dari Korea Utara, sudah membuat negara tersebut kehilangan US$1 miliar (sekitar Rp1,35 triliun)- atau hampir sepertiga dari seluruh pendapatan ekspornya.

Tapi beberapa jalur perdagangan tetap terbuka untuk itu.

Rancangan proposal AS menyerukan larangan total atas berbagai produk minyak ke Korea Utara dan larangan ekspor industri tekstil lainnya.

Rancangan resolusi tersebut juga meliputi usulan pembekuan aset Kim dan pemerintah Korea Utara, serta menerapkan larangan perjalanan terhadapnya dan pejabat senior lainnya.

Kiriman uang dari pekerja di luar negeri dan ekspor tekstil adalah dua dari sumber pendapatan utama Korea Utara yang masih tersisa.

Namun AS diperkirakan akan menghadapi tantangan dari Cina dan Rusia, keduanya memasok minyak ke Korea Utara dan memiliki hak veto di Dewan Keamanan.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengemukakan jumlah minyak yang diekspor negaranya ke Korea Utara - sekitar 40.000 ton - adalah jumlah yang tidak berarti.

Dia mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa sanksi lebih lanjut bukanlah jawabannya.

"Ini tidak layak ditanggapi dengan emosi dan menyudutkan Korea Utara," katanya.

Cina adalah mitra dagang terbesar bagi Korea Utara dan AS, dan mendukung sanksi terbaru terhadap Korea Utara.

Namun, China dan Rusia mendorong adanya sebuah solusi alternatif.

Mereka mengusulkan agar AS dan sekutunya Korea Selatan menghentikan latihan militer mereka. Ini membuat marah Korea Utara - dan menuntut AS mengakhiri pengembangan sistem anti-rudal yang kontroversial di Korea Selatan, sebagai imbalan penghentian program nuklir dan misil Korut.

Militer Korea Selatan mengumumkan telah menyelesaikan pengembangan Thaad, kantor berita Yonhap melaporkan.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya memperingatkan bahwa AS bisa saja memutus perdagangan dengan negara-negara yang melakukan bisnis dengan Korea Utara.

AS telah mengindikasikan bahwa jika resolusi tersebut tidak disepakati pada pertemuan Dewan Keamanan pada hari Senin, maka negara tersebut akan mengenakan sanksi secara sepihak.

Menteri Keuangan Steve Mnuchin AS juga menyampaikan bahwa perlu melakukan pemutusan hubungan ekonomi dengan rezim komunis tersebut. (Dani)
Home