Pekanbaru- Terkesan adanya ketidak terbukaan atas penggunaan anggaran pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Organisasi Dan Pelatihan Ekonomi Kreatif Berbasis Turunan Kelapa yang diselenggarakan oleh DISPORA inhil yang bekerjasama dengan PB-HIPPMIH

Yang berlangsung pada tanggal 16-17 september 2017 di Hotel Dafam Pekanbaru.

Dahri Hutapea selaku Pembina Himpunan Pelajar Mahasiswa Inhil (HIPPMIH) Pekanbaru meminta kepada pihak DISPORA INHIL untuk mengevaluasi serta memberi penjelasan secara transparan atas penggunaan anggaran pada kegiatan pelatihan tersebut.

Saya selaku pembina PB-HIPPMIH Pekanbaru sangat menyayangkan kegiatan sebesar itu di selenggarakan tapi tidak ada evaluasi dan tidak ada keterbukaan  sampai hari ini kepada kawan kawan mahasiswa inhil khususnya di pekanbaru, ujar Daris ketika berbincang-bincang dengan zonariau.com disebuah kedai kopi di kota pekanbaru minggu 24/9/17.

Dahri mengatakan bahwa ada hal-hal yang perlu diluruskan dalam kegiatan tersebut guna menghindari asumsi negatif dari mahasiswa inhil yang ada di pekanbaru dan juga asumsi lain dari masyarakat luas.

Saya hanya sekedar ingin meluruskan agar tidak terjadi pertanyaan pertanyaan yang besar kepada PB-HIPPMIH Pekanbaru. Saya kira ini sebuah kedewasaan  kita dalam berorganisasi dimana setiap hal yang di rencanakan (planning) dan dilaksanakan mesti ada Evaluasi 

Untuk mencari jawaban dari sebuah kegiatan tersebut, apalagi terkait anggaran kegiatan yang sangat besar, tuturnya.

Maka dari itu, saya minta pihak panitia pelaksana dan pihak DISPORA INHIL melakukan evalusai di hadapan PB-HIPPMIH dan dihadapan publik agar penggunaan anggarannya jelas, pinta Dahri dengan tegas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari salah seorang sumber yang namanya tidak ingin disebut mengatakan bahwa anggaran yang dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut sebesar Rp. 80 juta yang sumbernya disedot dari APBD Inhil.

Selanjutnya, sumber menambahkan bahwa anggaran sebesar 80 juta yang telah dianggarkan diperkirakan hanya mampu dihabiskan berkisar 40 juta.

Untuk mengklarifikasi informasi yang berhembus itu, zonariau.com mencoba menghubungi Junaidi selaku Kadispora Inhil guna meminta penjelesan, 25/9/17 namun sayangnya, ketika dihubungi via seluler nomor ponselnya tidak aktif.

Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi dari pihak-pihak terkait. (tim/alvin)