Home
 
 
 
 
Berbalas Pantun, Fraksi Golkar dan PKB Inhil Tentang Penyelamatan Kebun Kelapa Rakyat

jumat, 22/09/2017 - 20:22:23 WIB


TERKAIT:
   
 
TEMBILAHAN - Ketua Pansus Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri
Hilir 2013-2018, M Yusuf Said mempertanyakan pernyataan Ketua Fraksi PKB
DPRD Inhil, Edy Gunawan tentang alokasi anggaran penyelamatan kelapa
Inhil pada tahun 2018 yang merosot tajam hingga menyentuh angka Rp 4
miliar.

Ia mempertanyakan sumber yang dijadikan
Edy landasan dalam pernyataan tersebut sehingga memberikan kesimpulan
Pemkab Inhil tak mendukung penyelamatan industri perkebunan kelapa
rakyat.

"Kita tentu mempertanyakan. Karena saya
sebagai ketua Pansus saja pegang data tidak seperti itu dalam perubahan
RPJMD," kata Yusuf kepada awak media, Kamis (21/09/17).

Apalagi
perubahan RPJMD yang dikemas dalam Rancangan Perda (Ranperda) Inhil,
kini sudah diketuk dan sah menjadi Perda. Terlebih, dalam pengambilan
kesepakatan yang dilakukan dalam sidang Paripurna, kemarin Rabu
(20/09/17), tak ada satupun fraksi yang melakukan aksi walk out (WO).

"Sepanjang
paripurna pengesahan Perda kemarin semuanya secara mufakat dan bulat,
mengatakan setuju dengan perubahan RPJMD Inhil," jelas Yusuf
menambahkan.

Sebelumnya, Edy mengkritik adanya
kebijakan perubahan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
tahun 2018 terkait alokasi dana penyelamatan perkebunan kelapa
masyarakat berkurang hingga hanya bernilai Rp 4 Miliar. 

Menurutnya,
kebijakan Pemkab Inhil terhadap rancangan APBD 2018 tak sesuai dengan
tagline Pemkab Inhil pada Festival Kelapa Internasional 2017 lalu,
Negeri Hamparan Kelapa Terluas di Dunia.

"Saya
tidaklah ingin menyebut tanggapan bupati atas pemandangan umum Fraksi
PKB ngawur. Tetapi yang jelas, tanggapan itu belum menjawab apa yang
kita pertanyakan," ujar Edy Gunawan. 

Padahal
dalam pengesahannya, Pembangunan Tanggul dan perbaikan saluran yang
dilaksanakan oleh Alat kecamatan ditargetkan alokasi anggaran ke OPD
kecamatan adalah sebesar Rp 10,965 miliar untuk sepanjang lebih kurang
510 Km dengan asumsi setiap alat 30 km pertahun.

"Anggaran
tersebut baru dialokasikan untuk perbaikan tanggul untuk setiap
kecamatan. Sedangkan masih ada OPD maupun program lainnya, seperti
program replanting, pintu air, normalisasi kanal, hingga bantuan bibit,"
jelas Yusuf.(dit/Adv DPRD Inhil)
Home