TEMBILAHAN - Fraksi Demokrat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil),
Provinsi Riau, menduga banyak pengusaha dari perusahaan besar yang
beroperasi di Negeri Seribu Parit ini tidak membayar pajak.

Hal
ini berani ditegaskan, dikarenakan realisasi pendapatan daerah yang
bersumber dari dana perimbangan keuangan daerah dari pos dana bagi hasil
pajak tahun 2016 tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

"Fraksi
Demokrat berpandangan bahwa patut diduga adanya kemungkinan para
pengusaha dan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Inhil belum
melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan baik dan benar,"
ujar juru bicara Fraksi Partai Demokrat, M Sabit Bahar saat rapat
paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati
Inhil tentang Ranperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) 2016.

Tidak hanya menyoroti soal
tidak adanya peningkatan signifikan dari dana realisasi pendapatan
daerah, Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) APBD Inhil 2016 sebesar Rp132 miliar mengalami peningkatan
sebesar R1,3 miliar, bila dibandingkan dengan realisasi PAD APBD Inhil
tahun 2015 yang sebesar Rp131 miliar.

"Namunlah
demikian, peningkatan tersebut hanya setara dengan peningkatan pagu
anggaran yang dialokasikan kepada Badan Pendapatan Daerah yang pada
tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp16 miliar. Sementara pada tahun 2015
hanya dianggarkan sebesar Rp15 miliar," jelasnya.

Sementara
itu, realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD Inhil 2016 sebesar
Rp7 miliar dikatakannya malah mengalami penurunan bila dibandingkan
dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada
2015 yang sebesar Rp11 miliar. 

Padahal pada tahun anggaran 2016, dikatakannya telah dilakukan penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp17 miliar.

"Fraksi
Demokrat mengajak semua pihak untuk sama-sama bekerja keras dalam
meracik kue pembangunan daerah ini, agar masyarakat dapat menikmati kue
pembangunan yang lebih banyak manisnya dan bukan yang hanya bikin
kenyang perasaan sebagai perwujudan tanggungjawab kita sebagai
penyelenggara pemerintahan ini," ungkapnya.

"Ungkapan
masyarakat yang mengatakan bahwa dari Pilkada ke Pilkada masyarakat
tetap menderita, seperti jatuh tertimpa tangga dan dari Pemilu ke
Pemilu, pilu hati rakyat, harus kita jawab dengan pencapaian indikator
kinerja pembangunan daerah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Mari
lanjutkan pembangunan dan evaluasi kelemahan," tukas M Sabit.(Adv DPRD Inhil)