Home
 
 
 
 
Tingkatkan Pembangunan Perbatasan, Tim Pengawas DPR RI Tinjau Natuna

Kamis, 19/10/2017 - 16:45:24 WIB

Wakil Bupati Natuna Drs. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA saat menyambut kedatangan  Tim Pengawas DPR RI
TERKAIT:
   
 
NATUNA KEPRI - Melalui semangat Nawacita Pemerintah Republik Indonesia yang telah mengamatkan pelaksanaan pembangunan harus dimulai dari wilayah pinggiran/perbatasan dengan memperkuat, mempercepat kemajuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah daerah telah menyusun pula program pembangunan sebagimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang disinergikan dengan berbagai strategis nasional pengembangan kawasan perbatasan.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Natuna Drs. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA dalam sambutannya pada acara Pertemuan dengan Tim Pengawas DPR RI yang dihadiri oleh beberapa Anggota DPRD, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, FKPD, Camat, Lurah/Kades se-Bunguran Besar dan Tokoh Masyarakat melalui materi Pembahasan tentang Pembangunan Kawasan Perbatasan, Rabu (18/10) siang di Ruang Kantor Bupati Natuna.

Beliau juga menjelaskan bahwa potensi wilayah perbatasan kawasan strategis nasional meliputi Potensi Pengembangan Sistem Transportasi Internasional   ( Transportasi Laut, Pelabuhan UMUM dan Transportasi Udara), Sumberdaya Alam (Perikanan, Migas, Pariwisata, Pertanian dan Perkebunan), Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan – Sematan (Serawak – Malaysia).

Ngesti Yuni Suprapti menjelaskan, bahwa saat ini focus pembangunan pada kawasan strategis seperti program Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Kota Ranai, Kawasan Strategis Provinsi Industri Teluk Buton, Kawasan Pariwisata Desa Tanjung, Kawasan Aqropolitan Kelarik dan Batubi dan Kawasan PSPKT Minapolitan Selat Lampa dan Teluk Depih.

Sementara Anggota Tim Pengawas DPR RI dari Fraksi PAN H. Sukiman menyampaikan bahwa semua masukan dan pendapat dari seluruh elemen Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna akan menjadi catatan penting bagi melakukan evaluasi kemajuan pelaksanaan pembangunan terutama yang merupakan program kerja Kementerian maupun Lembaga percepatan pembangunan wilayah perbatasan.

Untuk efektifitas serta mewujudkan manfaat yang lebih tepat guna bagi masyarakat, koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat maupun DPR RI harus selalu dijalin dengan baik agar pembangunan kawasan perbatasan dapat menikmati pembangunan sebagaimana mestinya.

(Humas P/Jasipah). photo : ery/endik
Home