TEMBILAHAN- Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Junaidi menilai banyak perusahaan yang bertingkah nakal dan dituding tidak tulus untuk melakukan investasi dalam menangani kebun masyarakat, serta dituding hanya menjadi 'broker' izin perusahaan.

Cukup beralasan. Seperti yang dirilis Senuju.com, Junaidi menyebutkan, selama ini banyak beberapa perusahaan di Inhil yang memiliki kebun dan sampai hari ini tidak melakukan programnya serta progres pembangunan kebunnya sama sekali tidak berjalan baik.

"Selama inikan kita bisa lihat, banyak perusahaan di Inhil yang memiliki kebun dan sampai hari ini tidak melakukan programnya, bahkan progres pembangunan kebunnya sama sekali tidak berjalan atau stagnasi. Inilah indikasi yang kita lihat dan kita nilai hanya mengejar izin lalu mencoba menjajalkan kemana-mana, ini yang tidak benar," ungkap Junaidi yang juga merupakan politisi Golkar.

lebih lanjut Junaidi menjelaskan, selama ini pihak perusahaan telah memberikan harapan kepada masyarakat.

"Coba kita lihat hari ini progres yang telah diucapkan perusahaan tidak pernah sesuai terhadap implementasi di lapangan. Kita minta pihak perusahaan jangan terlalu memaksakan diri. Kalau memang hanya mampu menggarap 2.000 hektare ya itu saja, jangan banyak-banyak," ujarnya.

Dirinya juga meminta kepada pihak BP2MPD untuk melakukan laporan secara berkala, sehingga tidak ada lagi didengar IUP yang dijajalkan kemana-mana.

"Kita harapkan kepada BP2MPD untuk tegas kepada perusahaan yang ada di Inhil agar menertibkan izin-izin perusahaan. Sehingga jangan ada lagi IUP yang sudah keluar beberapa tahun tapi belum digarap. Dan parahnya lagi, kita tidak menerima laporan sama sekali," pungkasnya. 

Sumber: Senuju.com

Editor: Alvin Hulu