PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) Wan Thamrin Hasyim menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) dimana sebelumnya tiga kabupaten di Riau yakni Indragiri Hilir Pelalawan dan Bengkalis telah menetapkan status darurat penanganan Karhutla untuk 2018.

Penetapan status siaga darurat Karlahut ini disampaikan oleh Plt Gubri Wan Thamrin Hasyim saat rapat koordinasi dengan DPRD Riau, BPBD Riau, Danlanud, Kepala BMKG  dan sejumlah kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) lainnya di auditorium Gedung Lancang Kuning Senin (19/2/2018).

Wan Thamrin Hasyim menyebutkan kebakaran hutan dan lahan di daerah Riau saat ini sudah mencapai 549 hektar. Kebakaran lahan seluas itu ada dari lahan dari pihak perusahaan, lahan kosong dan ada juga milik masyarakat.

" Mulai hari ini tanggal 19 Pebruari sampai 31 Maret 2018 menyatakan Pemprov Riau  mulai status siaga darurat Karlahut," ujarnya Plt Gubri

Plt Gubri juga meminta kepada Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger untuk mengkoordinasikan masalah karhutla Riau dengan Badan Nasional Bencana Daerah (BNPB) Pusat untuk meminta bantuan.

Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger menyebutkan ada 59 hotspot saat ini yang tersebar di Kabupaten Siak ada tiga titik, Pelalawan 20 titik, Kuantan Singingi (Kuansing) dua titik, Indragiri Hulu (Inhu) lima titik, Bengkalis empat titik, Kampar satu titik, Indragiri Hilir (Inhil) sebelas titik, Rokan Hilir (Rohil) empat titik, Kepulauan Meranti delapan titik, dan Rokan Hulu (Rohul) satu titik.

Edwar Sanger juga menjelaskan, terhitung hingga tanggal 16 Februari 2018 ada 8 daerah yang mengalami karlahut cukup parah yakni Kota Dumai 62,75 hektare, Kabupaten Bengkalis, 58 hektare, Meranti, 101.5 hektare, Siak, 0.5 hektare, Kota Pekanbaru, 27 hektare, Kabupaten Kampar, 15.25 hektare, Inhu, 121, 5 hektare dan Inhil, 24 hektare.

Plt Gubri meminta tiga daerah yang terlebih dahulu yang sudah menetapkan status siaga darurat Karlahut agar memaksimalkan melakukan sosialisasi dan penanggulangan, serta dapat bersinergi dengan BPBD Provinsi Riau dan BNPB Pusat.

Turut hadir dalam rapat dalam koordinasi Karhutla ini diantaranya  Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Danlanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Marsma Age Wiraksono, Kepala BPBD Riau Edwar Sanger, Kepala BMKG Sukisno serta sejumlah kepala Organisasi Pimpinan Daerah lainnya. (Bat)