Home
 
 
 
 
Tinggal Menunggu Penomoran PPH Final Dipastikan Turun Jadi 0,5%.

Senin, 04/06/2018 - 10:22:34 WIB
JAKARTA - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sudah selesai direvisi. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa tarif PPh Final untuk Usaha Kecil Menengah akan diturunkan menjadi 0,5%. Kini, revisi peraturan tersebut sedang menunggu penomoran untuk kemudian dipublikasikan. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa tidak akan ada lagi pembahasan untuk melakukan peraturan ini.

Selain itu, Robert Pakpahan selaku Dirjen Pajak menerangkan terdapat tiga pokok di dalam revisi peraturan tersebut. Salah satunya, pemerintah akan memberlakukan batas waktu bagi wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan UKM menggunakan tarif PPh Final.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Tertentu Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sudah selesai direvisi. Dalam revisi tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa tarif PPh final untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) akan diturunkan menjadi 0,5% dari sebelumnya sebesar 1%. Kini, revisi ini sedang menunggu penomoran untuk kemudian dipublikasikan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak akan ada lagi pembahasan untuk melakukan revisi PP Nomor 46 Tahun 2013.

Selain itu, dikesempatan yang sama Robert Pakpahan selaku Dirjen Pajak menegaskan bahwa revisi PP Nomor 46 Tahun 2013 sudah siap untuk diluncurkan ke publik. Untuk saat ini posisi PP Nomor 46 Tahun 2013 sudah ada di Kementerian Hukum dan HAM untuk penomoran. Robert Pakpahan menerangkan bahwa terdapat tiga pokok di dalam revisi PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut.

Pertama, tarif dan subjek UKM yang dibolehkan mempergunakan PPh Final UKM, yaitu 0,5% untuk wajib pajak pribadi, persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap /CV), firma, dan perseroan terbatas (PT).

Kedua, ambang batas UKM yang ada saat ini yaitu sebesar Rp 4,8 miliar per tahun akan tetap dipertahankan, dan ketiga akan diberlakukan batas waktu bagi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan UKM menggunakan tarif PPh Final.

Wajib pajak badan mempunyai batas waktu maksimal selama tiga tahun, kemudian harus membuat pembukuan agar melakukan pembayaran pajak secara normal. Batas waktu menggunakan PPh Final UKM bertarif 0,5% juga berlaku bagi wajib pajak pribadi selama enam tahun. Pemerintah menganggap waktu enam tahun adalah kurun waktu yang cukup bagi wajib pajak untuk belajar memiliki pembukuan yang rapi.

Menurut Robert Pakpahan, dengan pemungutan pajak yang berdasarkan pembukuan akan menjadi kebijakan yang lebih adil. Karena wajib pajak yang merugi akan dibebaskan dari pungutan pajak oleh Ditjen Pajak. Kondisi ini lebih menguntungkan dibanding menggunakan tarif pajak final, karena wajib pajak badan harus membayar pajak mesti usahanya mengalami kerugian.

Sementara perwakilan dari sisi pengusaha, Ikhsan Ingratubun selaku Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) mengapresiasi penurunan tarif PPh final. Tapi Ikhsan khawatir bahwa batas waktu dan kewajiban pembukuan justru akan merepotkan wajib pajak badan dan juga pemerintah. Menurutnya dengan kemajuan zaman seperti saat ini, kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah memudahkan masyarakat bukan sebaliknya.

PPh Final UKM 1% akan Dikurangi Menjadi 0,5%

Berbagai inovasi teknologi perpajakan yang diluncurkan OnlinePajak sepanjang 2018 berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Hal in tercermin dari pertumbuhan angka pengguna aplikasi. Berdasarkan laporan triwulan I (Januari-Maret) 2018.

OnlinePajak berhasil membukukan kenaikan total pengguna sebesar 30,5% dari 562.908 pengguna pada Januari 2018 menjadi 734.756 pengguna pada Maret 2018. Angka pada Maret tersebut juga meningkat sebesar 22,4% jika dibandingkan dengan total pengguna sebulan sebelumnya sejumlah 599.904 pengguna.

Signifikannya kenaikan pengguna aplikasi juga disumbang oleh bertambahnya wajib pajak badan yang menggunakan layanan OnlinePajak. Jika per Januari wajib pajak badan yang terdaftar sebagai pengguna OnlinePajak hanya 91.555 user, pada Maret jumlahnya meningkat sebesar 15,6% menjadi 105.878.

Jangan Lupa! Batas Lapor SPT Masa PPN.
Sudahkah Anda melaporkan SPT Masa PPN melalui e-Filing OnlinePajak? Jangan lupa besok adalah tenggat waktu lapor PPN terakhir. Hanya OnlinePajak, aplikasi pajak mitra resmi DJP yang menyediakan e-Filing gratis, aman, dan terintegrasi.

Dilengkapi dengan perhitungan pajak yang otomatis dan fitur bayar pajak 1 klik dengan PajakPay, e-Filing menjadi lebih praktis hanya dengan beberapa langkah saja. (Op/Dani).
Home