Home
 
 
 
 
Pemkab Bengkalis dan DPRD Diminta Finalkan Rasionalisasi 2018

Sabtu, 14/07/2018 - 21:48:38 WIB
BENGKALIS  -  Memasuki Triwulan ketiga Anggaran APBD 2018 Pemkab  Bengkalis masih belum tampak serius untuk menuntaskan persoalan Rasionalisasi Anggaran tahun ini. Hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan.

Mengantisipasi kemungkinan buruk yang  terjadi, Wakil Ketua Gapensi Bengkalis, M Fachrorozi menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Bengkalis, baik eksekutif maupun legislatif untuk mengambil langkah cepat dengan segera melakukan pembahasan rasionalisasi APBD Bengkalis 2018. 

Lanjutnya, tidak dipungkiri jika permasalahan kepentingan dan ego antara eksekutif dan legislatif akan muncul disaat seperti ini dengan alasan pembenaran pendapat di dua lembaga penyelenggara pemerintahan ini. Padahal seharusnya dengan memasuki pertengahan tahun anggaran, progres kegiatan yang menyangkut kepentingan daerah secara umum sudah tampak dan terukur.

"Sangat dikawatirkan tahun ini akan mengalami  banyak kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam merealisasikan berbagai programnya terutama dari sektor pembangunan. Pemerintah daerah justru harus lebih jeli mengingat waktu yang tersisa. Antara eksekutif dan legislatif jangan menempatkan ego kelembagaan masing-masing pada situasi yang salah, sehingga bisa mengakibatkan macetnya roda pembangunan," ujar Agam, sapaan akrabnya.

Pria yang juga Wakil Ketua KADIN Bengkalis ini menambahkan, kondisi keuangan daerah saat ini bisa dikatakan sudah memasuki zona rawan. Pendapat tersebut menurutnya berdasarkan penjabaran ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir tentang kekuatan anggaran APBD tahun ini yang tersisa hanya 800 miliar. Tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut akan menjadi penyebab kembali minusnya anggaran APBD seperti dua tahun sebelumnya.

Namun, ia tetap berharap apapun kondisi yang dialami Kabupaten Bengkalis saat ini, pemerintah daerah harus tetap konsisten untuk melakukan penyelamatan daerah demi kepentingan masyarakat. Menurutnya, jika kondisi ini terus dibiarkan berlarut-larut seperti tahun-tahun sebelumnya dikhawatirkan akan menjadi pemicu terjadinya konflik moral di Kabupaten Bengkalis.

"Jika kembali terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya seperti permasalahan tunda bayar proyek, alokasi dana desa dan lainnya, ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu gesekan publik. Permasalahan dua tahun sebelumnya harus menjadi pengalaman pemda untuk mensiasatinya. Jika ditahun ini hal yang sama masih terulang, itu artinya pemerintah daerah hari ini memang sudah tidak memikirkan kepentingan daerah. Maka sudah sepantasnya pemerintah, dalam hal ini bupati dianggap tidak layak untuk terus mempimpin Kabupaten Bengkalis," tegas Agam.

(Rdn)**
Home