Praktek jual beli seragam di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 di Kabupaten Bengkalis jalan As Salam, Desa Kelapapati&"> Praktek jual beli seragam di Sekolah " />
Home
 
 
 
 
LSM MERAPU Soroti Ulah Oknum Kepsek Yang Memperjualbelikan Seragam Sekolah

Sabtu, 06/10/2018 - 17:16:50 WIB
BENGKLIS - Praktek jual beli seragam di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 di Kabupaten Bengkalis jalan As Salam, Desa Kelapapati  mengwajibkan membeli 6 stel baju dengan Rp. 1,6 juta 6 stel.

Seragam sekolah yang diwajibkan di SMK 2 ini sudah berlangsung lama setiap ajaran barunya yang terdiri dari  5 stel bahan seragam dan 1 stel seragam olahraga yang siap pakai.

Terkait sistim jual beli seragam di Kabupaten terkaya APBDnya di Provinsi Riau ini menyulut perhatian dan keprihatinanLembaga Sewadaya Masyaraka (LSM) Merapu.

Edi Suparno selaku Wakil LSM - Merapu yang di Kabupaten Bengkalis ini mengukapkan, praktek jual beli seragam sekolah di SMK 2 Kec. Bengkalis ini mencoreng nama dunia pendidikan secara khususnya di Kabupaten Bengkalis.

Ha ini dikatakan, karena tingkah laku jual beli seragam sekolah yang dilakukan pihak sekolah SMK 2 ini telah mengangjangi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 181 dan 198 yang bertuliskan pendidik atau tenaga pendidik, komite sekolah dan dewan pendidikan, baik secara perseorangan atau kolektif, tidak diperbolehkan untuk menjual pakaian seragam ataupun bahan seragam.

"Jelas-jelas Kabupaten Bengkalis ini kabupaten yang terbesar APBDnya di Provinsi Riau, toh juga masih ada oknum Guru yang mau memperjual belikan seragam sekolah," tuturnya Edi kepada zonariau.com Sabtu (06/10/2018).

Edi menuturkan, penyediaan seragam Sekolah tersebut langsung dikelola oknum Kepsek SMK Negeri 2, (Mardianis-red) dan tidak melibatkan pihak komite.

" Kenapa tidak melibatkan pihak Komite sekolah dalam hal ini, apakah oknum kepala sekolah tidak tahu aturan atau sengaja memanfaatka kesempatan untuk meraih keutungan disini," tukas Edi.

Hal ini jelas sudah melangar, "Peraturan lainnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 tahun 2014 Bab IV pasal 4 yang bertuliskan, pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik dan pengadaannya tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas," bebernya lagi.

Pria tersebut menuding pihak SMK N 2 Bengkalis belum maksimal menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) NO.75 Tahun 2016 tentang komite sekolah.

"Sudah jelas pihak SMK N 2 tidak mematuhui Permendikbud No 75 tahun 2016 pasal 2 ayat 1,2,3, fungsi komite dipermendikbud pada pasal 10 ayat 2 juga dindahakan," urainya Edi kesal.

Nah, kalau komite tidak dilibatkan seperti pembiyaan seragam pada siswa siswi baru yang sedang berjalan, sudah jelas hal itu namanya pungutan liar, sesuai dengan Prepres No 87 tahun 2016, jelasnya.

Menyikapi adanya dugaan Pungli di SMK N 2 Kabupaten Bengkalis, saat dikomfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov Riau melalui Kabid SMK, Aidil Sabtu (06/10/2018) melalui via telpon +62 812-7558-xxxx, belum ada jawaban sampai berita ini ditayangkan. (Rdn/fer).

Home