Home
 
 
 
 
Ini Penjelasan Presiden Jokowi Tentang Anggaran Biaya Acara IMF- World Bank di Bali

Selasa, 09/10/2018 - 06:02:44 WIB

Presiden Jokowi Ketika di Istana Deli Medan
TERKAIT:
   
 

MEDAN - Presiden Joko Widodo merespons pernyataan kubu Prabowo-Sandiaga mengenai penghematan biaya pada acara IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali demi penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah.

Jokowi menegaskan, sebagian besar anggaran dari pemerintah bukan spesifik untuk acara, melainkan dialokasikan untuk pembenahan infrastruktur penunjang di Bali selaku tuan rumah.

Dengan demikian, pembenahan infrastruktur itu bukan hanya dinikmati delegasi IMF dan World Bank saja, namun juga oleh masyarakat umum.

Anggaran itu dipakai untuk memperluas apron Bandara Bali, membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali sehingga tidak macet. Artinya, setelah itu akan kita gunakan terus, bukan sesuatu yang hilang," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, Senin (8/10/2018), sebagaimana dikutip siaran pers resmi.

Jokowi menambahkan, kehadiran partisipan juga diharapkan mendongkrak destinasi wisata di Bali yang otomatis meningkatkan devisa negara. Berdasarkan laporan yang ia terima, jumlah partisipan yang akan datang ke Bali demi menghadiri acara tersebut mencapai 36.000 orang.

Kita harapkan ini justru akan memperkuat promosi kita untuk tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Saya kira arahnya akan ke sana," ujar Jokowi.

Ia juga mengingatkan bahwa pertemuan itu menjadi incaran sejumlah negara. Artinya banyak negara yang menginginkan pertemuan itu dilaksanakan di negaranya.

Sebab, pertemuan seperti itu memberikan keuntungan bagi negara tuan rumah.

"Annual meeting sebesar itu menjadi rebutan semua negara. Karena meeting seperti itu pasti memiliki dampak, paling tidak memberikan citra yang baik terhadap negara yang dipakai untuk pertemuan itu," kata Jokowi.

Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah Annual Meeting tahun 2018 dan telah menganggarkan dana sekitar Rp 855,5 miliar yang sudah disepakati bersama DPR RI sejak awal tahun 2017.***

Sumber : Kompas.com

Home