Home
 
 
 
 
Komisi II DPR RI : Pemberhentian Tenaga Honorer Secara Massal Seperti Kota Mati

Selasa, 09/10/2018 - 21:57:08 WIB
PEKANBARU - Sekda Prov Riau H Ahmad hijazi Pimpin Pertemuan Komisi II DPR RI dengan Pemprov Riau dan Ombudsman Riau Terkit Pelaksanaan Pelayanan Publik di prov. riau di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau Selasa, 9/10/2018.

Kunjungan kerja rombongan anggota DPRI RI dari Komisi II ini diantaranya Mardani Alisera,  Khairul Anwar, Tabrani Maamun, dan anggota lainnya.

Pada pertemuan tersebut,  Ketua Tim Komisi II DPR RI Mardani Alisera mengatakan, diadakannya kunjungan kerja ini untuk melaksanakan fungsi ketiga dari DPR RI yaitu pengawasan.

Mardani Alisera menyebutkan, tujuan kunjungna kerja kali ini untuk membahas tentang pelayanan publik betul-betul terasa ditengah-tengah masyarakat dengan segala urusan mudah dan gampang.


Dalam forum pertemuan tersebut Anggota Komisi II DPR Tabrani Maamun Dapil Riau sangat prihatin melihat keputusan yang diambil oleh Bupati Rokan Hilir yang akan merumahkan 12 ribu lebih tenaga honorer di Kabupaten Seribu Kubah tersebut.

"Tak diberhentikan saja sudah sulit, apalagi diberhentikan sudah jelas semakin sulit. Menyakitkan, rasanya kota ini seperti kota mati," Ujarnya Tabrani Maamun sedih.
.
Menurut Tabrani Maamun, pemberhentian 12 ribu tenaga honorer adalah bukti tak sejalannya Pelayanan publik didaerah yang bersangkutan.

Menanggapi dari hasil pertemuan tersebut,  Ketua Ombudsman perwakilan Riau Ahmad Fitri akan menurunkan Timnya kelapangan untuk meninjau permasalahan yang telah terjadi.

"Kami akan menurunkan tim  dan akan ditindaklanjuti." pungkasnya Ahmad.

Tabrani pun menegaskan bahwa tindak lanjut tersebut harus segera dilakukan kalau tidak akan terjadi kelaparan massal.


Selain membahas pemberhentian tenaga honorer, Ombudsman juga menyampaikan permasalahan pertanahan tentang SKT yang dikeluarkan oleh Oknum kepala Desa yang tumpang tindih sehingga menimbulkan sengketa.

Tak hanya itu, masalah kepegawaian tentang pengaduan soal gaji guru honorer, hingga masalah pendidikan saat momentum Ujian Nasional dimana siswa yang belum membayar SPP tak diperbolehkan ikut ujian.

Laporan ombudsman dalam pertemuan tersebut ditangggapinya oleh Komisi II DPR RI Mardani Alisera hanya berharap permasalahan permberhentian tenaga honorer di Rohil akan dipertimbangkan dan ditandaklanjuti. (Zai).

Home