JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur kota Depok tidak menyurutkan antusiasme ribuan pedagang kaki lima yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) Kota Depok, untuk menggelar kegiatan deklarasi mendukung pasangan calon (Paslon) No. 1 Jokowi - Maruf Amin.
Bertempat di lingkungan Grand Depok City (GDC), Kota Kembang, Sukmajaya Kota Depok, Sabtu (23/2) sore, para PKL yang sehari-harinya berjualan di kota Belimbing tersebut menggelar jajanan kuliner murah untuk masyarakat, yang diiringi hiburan musik rakyat.
“Kenapa saya dan kawan-kawan mendeklarasikan dukungan kepada paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, karena, 1. beliau bersih, jujur, dan merakyat. Beliau tidak hanya bicara tapi terbukti kerja nyata,” kata Ketua DPD PPKLI Kota Depok Maryono kepada wartawan setelah acara deklarasi.
Uniknya, menurut Maryono, acara ini dibiayai secara swadaya dari anggota dan pengurus PPKLI. “Kita adakan iuran, dari yang sedikit, hingga yang besar, lalu ada juga sumbangan dari pengurus dan anggota senior,” ujarnya.
Acara deklarasi dihadiri sebanyak 20 Ketua DPC Kota Depok yang hadir yang di representasikan sekitar 1,000 PKL anggota aktif PPKLI Kota Depok. Sekretaris Jenderal Tim Kampanye Daerah (TKD) di kota Depok Totok Sarjono dan Wahidin, Ketua DPD PPKLI Jawa Barat turut menghadiri acara deklarasi tersebut.
Melalui dukungannya kepada Jokowi, lanjut Maryono melanjutkan, agar mantan walikota Solo tersebut bisa terus memperjuangkan nasib PKL karena sejatinya mereka turut berkontribusi menopang ekonomi Indonesia.
"PKL itu merupakan pejuang ekonomi sejati. Keberadaannya jangan dipandang sebelah mata, PKL di Kota Depok siap mendukung pak Jokowi terpilih lagi menjadi Presiden," ujarnya.
PPKLI Debok, menurut Maryono, bersama Ketua DPC, akan menginisiasi kegiatan door-to-door untuk mengajak PKL yang tergabung dalam Persatuan untuk memilih Presiden yang membela kepentingan rakyat kecil, termasuk PKL.
Di kesempatan yang sama Wahidin dari PPKLI DPD Jabar mengatakan pedagang kaki lima mengharapkan adanya peraturan, baik di level Undang Undang, maupun Peraturan Daerah (Perda) yang melegitimasi penataan para PKL.
“Dulu istilahnya penggusuran, sekarang penataan. Ini berarti bukan dihabiskan, tetapi pedagang ini di tata, supaya mereka tetap berjualan supaya daerah tetap indah, dan tertib,” ujarnya.***
