JAKARTA – Pekerja BUMN dan anak perusahaan pelat merah berunjuk rasa di depan kantor Kementerian BUMN Kamis (27/2).
Aksi massa itu digelar salah satunya untuk menuntut Menteri BUMN Erick Tohir mengganti jajaran direksi dan komisaris perusahaan yang menyalahgunakan wewenang.
Berdasarkan hasil pantauan media sekitar 200 massa yang merupakan perwakilan pekerja BUMN dari seluruh Indonesia menyuarakan aspirasinya mulai pukul 11.00 wib, mereka meminta Erick untuk bersih-bersih BUMN.
“Kami mendukung langkah dalam pembersihan BUMN. Kami juga memohon pada Menteri (Erick), agar mengganti direksi dengan orang yang punya integritas,” kata Sekjen Serikat Pekerja PT Kereta Api Indonesia, Agus Dwi Budi Santosa dalam orasinya.
Namun, ia tak merinci secara jelas direksi yang dimaksudnya tersebut.
Hanya saja, di tempat yang sama, Ketua Umum Serikat Pekerja PT Pos Indonesia Akhmad Komarudin menyebut masalah integritas terjadi di perusahaannya.
Menurutnya ada kecurangan yang dilakukan oleh petinggi perusahaan tempat ia bekerja. Untuk itu, ia berharap Erick mau turun tangan.
“PT Pos Indonesia laporannya selalu untung, tapi karyawannya selalu rugi. Itu yang bikin kecewa,” ungkap Akhmad dalam orasinya.
Sementara itu, Dirut PT Pos Indonesia Gilarsi W. Setijono. Tapi, ia mengatakan tak bisa memberikan tanggapannya dengan alasan sedang memimpin workshop.
“Saya sedang memimpin workshop di Makassar,” katanya.
Selain penggantian direksi yang merugikan keuangan negara, peserta demo juga menuntut pemecatan direksi dan komisaris yang melakukan kriminalisasi, mutasi, dan PHK, serta praktek outsourcing yang melanggar undang-undang.
Berdasarkan informasi peserta, 10 perwakilan pekerja BUMN bertemu dengan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Sekitar pukul 12.42, perwakilan masuk ke kantor kementerian dan hingga pukul 15.32 pertemuan masih berlangsung.
Perwakilan yg masuk di antaranya, Mirah Sumirat sebagai Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia bersama dengan satu orang perwakilan PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ),
Selain itu, dua orang perwakilan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dua orang perwakilan PT Pos Indonesia, dua orang perwakilan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, dan dua orang perwakilan dari PT KAI.(Riswan L)
