PEKANBARU -  Lambatnya penertiban 1,2 juta Ha sawit illegal yang di ungkap oleh panitia monitoring dan evaluasi izin perkebunan kelapa sawit yang di bentuk oleh DPRD Riau beberapa waktu lalu menjadi perhatian khusus berbagai kalangan termasuk koordinator pusat BEM se- Riau, Amir Aripin Harahap.

“kita menilai bahwa Pemprov Riau kurang mental, dan tidak serius dalam menertibkan 1,2 juta Ha perkebunan sawit illegal itu maka wajar jika banyak pihak termasuk kami BEM se Riau mempertanyakan itu. Memang Pemprov kita lihat lambat dalam menuntaskan ini.

Apakah di sana terjadi tarik ulur kepentingan atau negosiasi kita tidak tau tapi kami perlu mengingatkan bahwa jangan sampai ada stocke holder termasuk Pemprov Riau main mata dengan perusahaan2 itu.” Katanya dengan tegas.

Kritikan ini di sampaikan Amir Harahap sebagai bentuk kepedulian terhadap Pemprov Riau agar tidak kehilangan kepercayaan Masyarakat.

“Jadi kita ini sedang mengingatkan Gubernur Riau dan wakil Gubernur khususnya, agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat riau," terang Amir.

Riau hijau dan bermartabat itu harus mampu di wujudkan oleh Pemprov Riau jadi tidak sebatas tertulis di spanduk saja. Jangan sampai riau kita hijau tapi tak bermartabat karna 1,2 juta Ha sawit illegal itu tidak di tertibkan” lanjutnya.

Amir menilai kinerja Satgas Penertiban Kebun ilegal Riau sepatutnya dipertanyakan, mengingat waktu yang sudah berjalan sudah terhitung lama.

,"Jadi kita disini  mendesak Gubernur dan wakil Gubernur Riau serta seluruh pihak terkait untuk menertibkan sawit illegal itu dengan cepat, tegas dan transparan, gak boleh di biarin itu. Kalau ada kendala di sampaikan dong kepublik jangan diam aja biar jelas dan terang menderang semua. Jangan ada dusta di antara kita” candanya.