ROKAN HULU - Wakil DPRD Rokan Hulu Nono Patria Pratama, SE meminta Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melunasi pada kegiatan tunda bayar yang sudah dilaksanakan kerjanya oleh pihak ke III atau kontraktor pemenang lelang pada program APBD Tahun 2019 lalu.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar tiga periode ini, selain menanggapi keluhan rekanan terhadap kegiatan 2019 yang belum dibayarkan. Juga untuk menyelamatkan APBD tahun 2020 ini bisa terlaksana dengan baik program prioritas dan tidak terbebani dari Kegiatan tahun 2019 tersebut dan  tidak lagi ada lagi hal yang sama Devisit red. pada APBD di tahun 2021 mendatang

" Untuk tidak terbeban APBD Murni 2020 dan tidak lagi terulang tunda bayar pada APBD 2020 ini, kita mendesak dan meminta Pemkab Rohul agar kegiatan tunda bayar tahun anggaran 2019 dapat dibayarkan seluruhnya pada kegiatan APBD Murni tahun anggaran 2020 ini," kata Nono Patria Pratama kepada reperter media ini Rabu, (18/3) sore di Kantor DPRD Rokan Hulu.

Tambah Nono, menyikapi, terkait rencana Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, yang berencana membayarkan kegiatan tunda bayar tahun anggaran 2019 dengan sistem bertahap. Di mana, dari kisaran Rp 55 miliar nilai tunda bayar yang ada, yang dibayarkan Pemerintah pada tahap pertama berkisar Rp 24 miliar, Ia berharap Pemkab Rohul ikut memikarkan nasib pihak ke III atau rekanan kontraktor..

"Jika kegiatan tunda bayar tahun anggaran 2019 tidak dibayarkan sekaligus, ia khawatir akan memantik kecemburuan sosial bagi sesama kontraktor, karena terkesan adanya pilih kasih," kata Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar ini.

"Kita khawatir akan memantik kecemburuan sosial bila pembayaran tunda bayar itu secara bertahap," tambah Nono Patria Pratama lagi

Lanjut Nono memberikan masukan, lebih baik dari Pihak Pemda dan DPRD Rohul untuk duduk bersama membicarakannya, karena kegiatan tunda bayar 2019 merupakan belanja wajib saat itu di tahun 2019 yang harus di lunasi.

Diakui Nono, dampak lain yang terjadi jika tunda bayar 2019 tidak dibayarkan sekaligus pada kegiatan APBD 2020 ini, dikhawatirkan akan menambah defisit APBD pada akhir tahun 2020 nanti. Sebab, kegiatan lelang atau PL pada APBD 2020 akan menjadi tanggung jawab APBD, sementara utang tunda bayar pada kegiatan APBD 2019 masih banyak.

Jelasnya lagi, untuk menghindari tidak lagi defisit, sebaiknya Pemkab Rohul membayarkan dulu tunda bayar 2019 sekaligus, baru kegiatan APBD 2020 dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada, dengan terus menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai potensi yang ada. (Riswan***)