LAWAN COVID-19
Dewan Tidak Setuju Pemko Cari Untung Dan Tunjuk BUMD Kelola Bansos
Jumat, 08/05/2020 - 07:59:39 WIB
PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan, meminta tidak ada satu pihak pun yang mengambil keuntungan dalam musibah pandemi corona (Covid-19) di Pekanbaru. Dia juga tidak sepakat Pemko Pekanbaru melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Dia menilai, pelibatan BUMD tidak menjamin bisa membantu percepatan pendistibusian, justru malah menghambat laju kebijakan Pemko, dan hanya menambah cibiran terhadap pemerintahan.
"Libatkan saja yang lain RT/RW lebih dekat dengan masyarakat, saya tidak sepakat kalau BUMD karena menurut hemat saya ini pikirannya hanya bisnis tidak murni kemanusian, yang ada hanya merampok uang rakyat dengan alasan-alasan yang tak masuk akal," kata politisi PDI Perjuangan tersebut, Rabu (6/5/2020).
Sampai saat ini, Ruslan mengatakan, penyimpangan itu sudah mulai berhembus soal jumlah bantuan yang dapat dan yang harus diberikan kepada masyarakat penerimanya.
"Harusnya kalau dari pemerintah itu memberi lima paket misalnya, maka harus ditambah menjadi enam paket, bukan memangkasnya. Dari pemerintah lima jadi empat atau bahkan tiga karena disunat. Ini yang harus jadi perhatian, dan harus diawasi bersama," katanya
Dalam masalah stempel atau stiker untuk penerima bantuan, dia setuju dengan upaya Pemko Pekanbaru. Baik itu penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan penerima data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun lainnya.
"Tentu ada maksud dan tujuan yang baik, khususnya untuk pendataan agar tidak dobel yang menerima bantuan," kata Ruslan.
Cara memberikan stiker dinilai langkah yang tepat, dan seharusnya sudah dari dulu didata masyarakat mendapat bantuan itu.(Rpc)***
