PELALAWAN  – Di masa pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Pelalawan gencar membagikan sembako kepada sejumlah masyarakat yang dinilai membutuhkan bantuan akibat dampak buruk perekonomian saat pandemi ini.

Bahkan Bupati Pelalawan, Wakil Bupati Pelalawan hingga Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan sempat turut membagikan sembako beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, tidak diketahui pasti bantuan sembako tersebut berasal dari mana. Pasalnya, banyak juga bantuan sembako dari sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Siapa sangka, ternyata selama ini belum ada bantuan sembako yang benar-benar berasal dari Pemdakab Pelalawan selain CBP Bulog. Bantuan sembako yang telah dibagikan secara langsung maupun melalui pihak kecamatan adalah sembako dari perusahaan yang telah dikumpulkan di dinas sosial.

Hal itu diketahui dari Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan Dra.Hj.Srinoralita,MM, saat bertemu wartawan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan, Senin (22/06/2020) siang.

Ia menuturkan bahwa sembako dari sejumlah perusahaan itu mereka (selaku pihak pemdakab) salurkan ke kecamatan. Bahkan beberapa petinggi pemerintah sempat turut membagikannya langsung beriringan dengan pembagian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog.

“Pihak kami (yang membagikan). Kami minta data ke kecamatan, kami kasi barangnya (sembako), mereka yang menyalurkan. Kemarin (pembagiannya) sempat beriringan CBP Bulog, yang turun wakil bupati bersama ketua DPRD,” katanya.

Selain Wakil Bupati Pelalawan dan Ketua DPRD Pelalawan, Bupati Pelalawan HM.Harris juga sempat membagikan sembako dari perusahaan-perusahaan itu beriringan dengan CBP Bulog di Desa Sorek Satu.

“Cuman sekali pak bupati waktu di Sorek Satu saat mau lebaran. Itu ada (sembako) dari perusahaan, ada juga dari CBP Bulog,” terangnya.

Ketika ditanya kenapa saat pembagian tidak diterangkan sembako tersebut berasal dari mana, Srinoralita mengaku bahwa itu dikarenakan semua telah digabungkan.

“Kan kita gabung-gabung ni (bantuan dari perusahaan), tapi nggak dibunyikan di situ siapa. Yang penting, karena telah dikumpulkan di Dinas Sosial, tentu judulnya dari pemerintah daerah,” akunya.

Menurutnya, itu juga karena mereka yang telah mengusulkan bantuan tersebut dengan dibuatnya surat edaran bupati. Di klaim memiliki dasar perintah pemerintah daerah, maka penyaluran sembako tersebut tergantung pemerintah daerah.

“Kan kita yang ngusulkan langsung. Kita buat edaran bupati bahwa perusahaan kumpulkan ke dinas sosial. Kan atas perintah pemerintah daerah, terlepas penyalurannya kemana, tergantung pemerintah daerah mau kemana dikasi,” tandasnya.