ZONARIAU.COM | Jakarta - Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh kementerian/lembaga (k/l) untuk tidak bergerak sendiri-sendiri dalam membuat program penanggulangan kemiskinan di desa akibat pandemi covid-19. Ia memerintahkan seluruh k/l saling terintegrasi.

"Ini saya minta ke semua kementerian jangan membuat program sendiri-sendiri yang lepas-lepas, tidak terintegrasi, tidak terpadu," kata Jokowi dalam rapat terbatas secara virtual, Kamis (24/9).

Ia meminta program penanggulangan kemiskinan di desa dikonsolidasikan dengan program peningkatan ekonomi desa. Semua kementerian harus bergandengan tangan.

Jika tiap kementerian menjalankan program penanggulangan kemiskinan secara sendiri-sendiri, Jokowi menilai hasilnya tak akan terlihat. Sebaliknya, jika tiap kementerian saling terintegrasi, maka dampaknya akan signifikan.

Ia mencontohkan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi (Kemendes PDTT) bisa mengawasi penggunaan dana desa apakah produktif atau tidak. Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bisa menyediakan infrastruktur dasar di desa.

"Kementerian Perhubungan terkait konektivitasnya, Kementerian Sosial mengenai penanganan warga yang kurang mampu, Kementerian Koperasi dan UKM bisa menangani sektor usaha kecil dan usaha mikro," jelas Jokowi.

Semua ini harus dituangkan dalam strategi besar. Artinya, tiap kementerian perlu berkomunikasi satu sama lain dalam penyusunan strategi tersebut.

Tak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan jajaran menterinya untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat desa. Bukan apa-apa, desa kini menjadi penyangga ekonomi di tengah pandemi virus corona.

"Pandemi bukan hanya menghantam perkotaan tapi juga pedesaan, ketika terjadi krisis di perkotaan, maka desa menjadi penyangga, jadi buffering karena terjadi perpindahan arus penduduk dari kota ke desa, jadi bukan urbanisasi tapi ruralisasi," tutur Jokowi.

Bansos yang dimaksud Jokowi, seperti program keluarga harapan (PKH) dan bansos tunai (BLT) desa. Diketahui, pemerintah memang kerap menggunakan bansos demi menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah mengalokasikan dana untuk penyaluran bansos dalam penanganan pandemi virus corona sebesar Rp203,9 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan dana untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp695,2 triliun.