ZONARIAU.COM Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan dalam Undang Undang Cipta Kerja yang baru disahkan terdapat ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketentuan tersebut kata Ida dalam rangka perlidungan terhadap pekerja yang menghadapi PHK.

"Dalam rangka perlindungan pekerja atau buruh yang menghadapi proses pemutusan hubungan kerja, di undang-undang ini (Cipta Kerja) tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK. Jadi tetap kita atur," kata Ida dalam wawancara melalui siaran langsung dari program Seputar Inews yang dikutip Suara.com, Selasa (6/10/2020).

Menurutnya, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK sebelummya sudah tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak dicabut. Karena itu, Ida mengklaim bahwa di dalam UU Cipta Kerja diberikan ruang bagi pekerja atau buruh dalam memperjuangkan anggotanya yang terkena PHK.

"Sudah diatur di U nomor 13 tidak kami cabut, kami tetap atur, tetap memberikan ruang dan di RUU ini ini tetap memberikan ruang bagi serikat pekerja atau buruh dalam memperjuangkan atau mengadvokasi kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK," ucap dia.

Tak hanya itu, politisi PKB itu menyebut bahwa UU Cipta Kerja semakin mempertegas pengaturan upah kepada pekerja atau buruh yang masih dalam proses PHK sampai mendapat putusan hukum yang berkekuatan tetap.

"RUU Cipta Kerja ini juga semakin mempertegas pengaturan upah proses bagi pekerja atau buruh selama PHK masih dalam proses perselisihan hubungan industrial, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap maka masih mendapatkan upah proses," kata Ida.

Ida juga menuturkan bahwa UU Cipta Kerja mengatur ketentuan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Program JKP kata Ida merupakan perlindungan baru yang tidak diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjan.

"Apa manfaatnya JKP? JKP ini ini manfaatnya adalah berupa pemberian cash benefit kemudian vocational training dan akses penempatan pasar kerja," kata dia.

Ia mengklaim dengan adanya RUU Cipta Kerja, pekerja yang mengalami PHK akan mendapat pesangon dari perusahaan dan mendapatkan perlindungan sosial dari jaminan kehilangan pekerjaan.