Pekanbaru - DPRD Kota Pekanbaru, menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020 di ruang Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Rabu (23/09/2020) dimulai pukul 20.00 WIB hingga tengah malam.

Pembahasan ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani bersama Wakil Ketua Tengku Azwendi (via daring) dan Nofrizal, serta sejumlah anggota Banggar. Sedangkan dari Pemko dihadiri Pj Sekdako M Jamil, bersama Kepala Bappeda Ahmad, Kepala BPKAD Syoffaizal dan sejumlah staf.

Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani menjelaskan, bahwa dalam rapat Banggar tersebut, pihaknya banyak mengkritisi hal-hal yang prioritas. Seperti halnya, anggaran penanganan banjir, jalan-jalan yang rusak, peningkatan UMKM dan anggaran lainnya termasuk anggaran covid-19 yang kini semakin liar.

"Fokus kita ke anggaran penanganan banjir, jalan rusak. Apalagi sekarang musim hujan. Lalu untuk peningkatan UMKM, termasuk anggaran covid-19, " kata Hamdani kepada wartawan usai rapat.

Disampaikan Hamdani juga, kenaikan anggaran di Dinas Pendidikan juga dinilai cukup besar, namun itu disebutkan ada tambahan diluar APBD.

"Anggaran di Disdik ada kenaikan sekitar Rp 80-an miliar Tapi setelah dipaparkan di rapat, ternyata kenaikannya dari anggaran BOS, DAK dan Bankeu," terang Hamdani.

Kata Hamdani dari anggaran perubahan yang dibahas kali ini, perubahan tidak begitu signifikan dari APBD murni Rp2,6 trillion. Meski ada pengalihan anggaran dam pak covid seperti halnya di Disdik Pekanbaru, namun tidak menganggu anggaran lainnya. "Masih diangka Rp 2,6 triliun," katanya.

Disampaikan Politisi PKS ini, pembahasan masih akan terus dikebut sampai sebelum 30 September. Saat ini memang belum semua komisi melaporkan hasil rapat nya dengan mitra kerja, namun diharapkan bisa disegerakan.

Setelah pembahasan Banggar ini, DPRD mengagendakan tahapan selanjutnya pembahasan APBD Perubahan 2020 yakni, penandatanganan nota kesepahaman (Mou), Nota Keuangan oleh Pemko, Pandangan Umum Fraksi, Jawaban Pemerintah, serta pengesahan APBD Perubahan. "Target kita 30 September Disahkan, " tuturnya.

Sementara itu, Pj Sekdako Pekanbaru M Jamil mengatakan, besaran APBD Perubahan tahun 2020 ini diprediksi mencapai Rp 2 triliun. APBD perubahan Kota Pekanbaru masih prioritas untuk penanganan Covid-19.

APBD 2020 turun sekitar Rp 500 miliar dari estimasi awal. Ada penurunan dari Rp 2,6 Triliun menjadi Rp 2,1 Triliun. Anggaran penanganan covid-19 berkisar Rp 115 Miliar. "Anggaran covid-19 sepenuhnya terealisasi. Berharap ini bisa dimaksimalkan, termasuk rencana keinginan kita memiliki laboratorium swab sendiri, " beber Jamil.(ADV)