ZONA RIAU. COM - Jakarta - Beberapa jam setelah laporan ada konfrontasi pada satu kapal penjaga pantai Cina serta kapal Indonesia di Laut Cina Selatan, seseorang diplomat Cina disebut-sebut menghubungi petinggi pemerintah Indonesia.

Mereka memohon Indonesia tidak mengangkat permasalahan ini di media mengingat jalinan pertemanan ke-2 negara. Tetapi seperti ditulis Bloomberg, Rabu (23/3), keinginan itu tidak diterima. Petinggi di Jakarta selekasnya mengadakan konferensi media mengeluhkan aksi Cina.

Petinggi Indonesia dengan prasyarat anonim menyampaikan, pemerintah sesungguhnya tidak ingin menyikapi permasalahan ini. Namun mereka sangat terpaksa merespon lantaran aksi Cina dinilai provokatif.


Diplomasi dibalik monitor mengungkap bagaimana ke-2 iris pihak pada biasanya
lebih pilih untuk memperkecil insiden yang berlangsung diantara ke-2 pihak di lokasi perairan itu.

Umpamanya Indonesia biasanya hindari publikasi insiden di Laut Cina Selatan lantaran berupaya melindungi jalinan ekonomi utama dengan Cina. Sesaat Beijing mengerti pentingnya support internasional, terlebih lantaran kasusnya dengan Filipina.

Pakar di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura Ian Storey menyampaikan, di saat lantas waktu insiden sejenis ini berlangsung Indonesia condong mengecilkannya atau bahkan juga menutupi. Itu dikerjakan untuk kebutuhan jalinan serasi dengan Cina.

 " Namun bila Cina mulai coba serta menegakkan klaim yurisdiksi di domain maritim Indonesia, Jakarta tak miliki pilihan terkecuali untuk mempublikasikan aksi Cina serta mendorong kembali melawan tingkah laku asertif Beijing, " tuturnya.

Cina adalah mitra dagang dua arah paling besar di Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo memercayakan jalinan itu untuk mendanai banyak kebutuhan infrastruktur di Indonesia.

Pada Sabtu (19/3) patroli nelayan Indonesia menangkap kapal Cina di lokasi zona ekonomi eksklusif pulau-pulau Natuna. Hal semacam itu memancing kemarahan Indonesia. Pemerintah ajukan memprotes ke Cina atas insiden itu.

Tetapi juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying pada Senin (21/3) menyampaikan, insiden berlangsung di lokasi perikanan Cina. Hua malah menyampaikan kapal Cina terserang serta dilecehkan oleh kapal bersenjata Indonesia.

Cina sampai kini mengklaim kian lebih 80 % lokasi Laut Cina Selatan, berdasar pada sembilan garis putus-putus yang tidak memberi koordinat yang pas. Langkah Cina itu menyebabkan sengketa dengan Vietnam, Filipina, Brunei serta Malaysia yang juga mengklaim pulau-pulau didalam garis yang di buat Cina.

Pada 2012, Cina keluarkan paspor yang tunjukkan sembilan garis putus-putus tidak mematuhi batas zona ekonomi eksklusif dari Kepulauan Natuna, namun bukanlah pulau tersebut. Indonesia tidak mengaku klaim itu.

Aksi Cina di Laut Cina Selatan nampaknya tengah menguji Jokowi, yang tengah berusaha membuat perlindungan lokasi perikanan Indonesia dari perambahan ilegal. Jokowi mempunyai visi merubah negaranya jadi kemampuan maritim global.

Angkatan Laut Indonesia dalam sebagian bln. paling akhir sudah menebarkan semakin banyak kapal perang di lokasi Natuna serta mendorong untuk merebut kembali lokasi hawa di daerah militer peka yang sekarang ini dikuasai Singapura. Natuna mempunyai 51 triliun kaki kubik cadangan gas, sepertiga dari keseluruhan negara.

Global Times satu surat berita yang diterbitkan Partai Komunis, menekan ke-2 iris pihak menahan diri serta konsentrasi pada kebutuhan berbarengan. Satu diantaranya seperti proyek kereja kecepatan tinggi Cina-Indonesia. Cina menurut Global Times, tak mengharapkan ikut serta sengketa dengan sebagian negara tetangga di Laut Cina Selatan pada saat yang sama.

 " Kepulauan Natuna punya Indonesia. Cina tak keberatan karenanya. Namun ZEE Indonesia yang tumpang tindih dengan garis sembilan putus-putus, bikin perselisihan perikanan di daerah itu tidak terelakkan, " tutur editorial Global Times.***